Kurangnya Pemerataan Pembangunan Di Indonesia

Kurangnya Pemerataan Pembangunan Di Indonesia

     Permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan di Indonesia sudah terjadi sangat lama. Pemerataan pembangunan bukan hanya dalam pembangunan fisik saja (jalan, bangunan, dll) tetapi pembangunan manusia seutuhnya seperti pemerataan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Banyak di daerah daerah terpencil seperti di Kalimantan atau di Indonesia timur sana masih sangat kurang pemerataan baik dari pembangunan fisik maupun dari pendidikan dan kesehatan.

Hal ini disebabkan karena masih banyak fokus pembangunan di pulau jawa, parahnya lagi banyak masyarakat pelosok dipulau jawa belum bisa menikmati pembangunan tersebut karena hanya terfokus di kota kota besar saja, Akibatnya masih kurang fasilitas fasilitas umum seperti rumah sakit, akses jalan ke daerah terpencil, pembangunan gedung sekolah.

Dalam sektor kesehatan kurang lengkapnya fasilitas pada rumah sakit, puskesmas juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, pemerataan tenaga medis pun harus dilakukan sehingga para tenaga kesehatan tersebut tidak terfokus  berada di lingkungan perkotaan, sementara di daerah terpecil masih kekurangan.

Sebenarnya pemerintah sudah berusaha meningkatkan pendidikan di Indonesia, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya untuk memeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Selain itu, pemerintah semakin intensif untuk memberikan bantuan berupa beasiswa, seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadi penghibur meski pada dasarnya, pendanaan sektor pendidikan seharusnya tidak mempersyaratkan naiknya harga BBM. Dari dana kompensasi bidang pendidikan direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usia sekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini.

Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai ke situ. Terlebih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik distribusi anggaran yang dilakukan pemerintah sering berada di titik rendah.

Pemerataan pembangunan sangat penting, apalagi pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan jika pembangunan dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas, merupakan modal yang paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus tegas menindak penyelewengan yang terjadi. Penggunaan dana yang efisien dan efektif akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga mampu menciptakan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas menghantarkan negara pada keunggulan komparatif sehingga mampu bersaing di dunia internasional.